Jaksa Perkara Ahok Ajukan Banding, Ini Alasannya


Jaksa penuntut umum kasus penodaan agama dengan terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah menyerahkan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. “Selasa kemarin kami serahkan,” ujar juru bicara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nirwan Nawawi, Rabu 17 Mei 2017.

Sayangnya, Nirwan tak menjelaskan lebih lanjut isi memori banding yang diserahkan ke Pengadilan Negeri itu. Yang jelas, kata dia, “Satu alasan jaksa mengajukan banding adalah putusan majelis hakim yang memvonis Ahok 2 tahun penjara lebih berat ketimbang tuntutan jaksa.”

Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi, membenarkan adanya memori banding tersebut. Memori banding, kata dia, sudah diterima panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. “Saya diberi tahu kepaniteraan,” ujar Hasoloan.

Selanjutnya, Hasoloan menjelaskan, jaksa diberi kesempatan memeriksa seluruh berkas perkara (inzage) sebelum diserahkan ke Pengadilan Tinggi. “Kalau tidak diperiksa, kami serahkan berkas ke Pengadilan Tinggi langsung,” katanya.

Ia memberi kesempatan kepada jaksa untuk memeriksa berkas selama 14 hari setelah keluar putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal tersebut juga berlaku bagi kuasa hukum Ahok. “Mereka tidak datang inzage, kami kirim ke Pengadilan Tinggi,” Hasoloan menegaskan.

Sama seperti jaksa, kuasa hukum Ahok mengajukan banding begitu majelis hakim menghukum kliennya 2 tahun penjara dalam sidang Selasa dua pekan lalu. Namun hingga saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum menerima memori banding dari kuasa hukum. 

Tim kuasa hukum menyatakan masih menyusun memori banding. Selasa lalu, tim membesuk Ahok dan memberi rancangan memori banding kepada kliennya itu untuk dipelajari. “Kami datang memang berfokus mengerjakan memori banding,” ujar Sirra Prayuna, pengacara Ahok.

Memori banding ini, kata dia, penting sebagai landasan perlawanan hukum terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Menurut dia, ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam memori banding yang akan diserahkan. Salah satunya, penilaian terhadap pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang terungkap dalam persidangan. “Apakah dimuat secara komprehensif atau tidak,” ujarnya.

Ihwal pengajuan banding oleh jaksa, pakar hukum Refly Harun menilai langkah tersebut sah meski vonis hakim sudah lebih berat ketimbang tuntutan jaksa. “Karena, misalnya, Ahok dituntut dengan pasal 156 lalu divonis 156a, seolah jaksa tidak profesional. Makanya bagi jaksa penting untuk menegakkan profesionalisme juga.”

Refly menilai tidak ada unsur keberpihakan pada Ahok dalam keputusan jaksa mengajukan banding. Sebab, baik jaksa maupun Ahok memiliki kepentingan yang berbeda. Mereka, kata dia, paling tidak mempertahankan perspektif bahwa pasal yang terbukti dalam kasus Ahok bukanlah tentang penodaan agama, melainkan permusuhan terhadap golongan. Berdasarkan pertimbangan itulah jaksa sebelumnya menuntut agar Ahok dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar