Pemerintah Menargetkan Pembangunan 29 Bendungan Selesai 2019


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 65 bendungan sepanjang 2014 hingga 2019. Adapun rincian pembangunan bendungan tersebut terdiri dari 16 bendungan lanjutan yang belum selesai tahun 2014 dan 49 bendungan baru. 

Kementerian PUPR juga akan menyelesaikan pembangunan 1 juta hektare jaringan irigasi baru dan rehabilitasi 3 juta hektare jaringan irigasi. “Kementerian PUPR menargetkan dapat menyelesaikan sebanyak 29 bendungan dengan tambahan volume tampungan sebesar 1,8 miliar meter kubik pada 2019,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Imam Santoso dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 28 Mei 2017.

Bendungan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat untuk irigasi seluas 172.991 hektare, mereduksi banjir 5.194,17 m3/detik, menambah air baku 714,48 m3/detik, dan potensi tenaga listrik 142,52 megawatt. Imam menuturkan saat ini dari 7,1 juta hektare luas irigasi permukaan, baru sekitar 761.542 hektare atau 10,7 persen yang sumber airnya berasal dari bendungan.

“Sementara itu, sebagian besar masih mengandalkan air dari sungai. Dengan selesainya 29 bendungan, maka luasan irigasi yang mendapatkan pasokan air dari bendungan akan bertambah menjadi 934.533 hektare,” ujar Imam.

Menurut Imam, volume air yang bisa ditampung akan memberi pengaruh terhadap luasan areal irigasi yang diairi dan peningkatan produksi padi. Irigasi yang berasal dari bendungan, dapat mengairi sawah sepanjang tahun sehingga bisa menanam dengan pola padi-padi-palawija atau dengan besaran indeks pertanaman (IP) 265 persen.

“Hasil tersebut berbeda dibanding irigasi yang non-bendungan seperti sungai dengan IP 175 persen yang masa tanam padi hanya sekali dan dilanjutkan dengan palawija,” kata Imam.

Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air (SDA) Trisasongko Widianto mengatakan pembangunan bendungan dilakukan sangat hati-hati dan melibatkan para ahli dari Komisi Keamanan Bendungan mulai dari perencanaan lokasi bendungan, pembangunan dan penggenangannya.

“Pembangunannya membutuhkan waktu tiga sampai empat tahun. Saat ini, setidaknya ada 30 bendungan dalam proses pembangunan dengan progres pekerjaan masih sesuai jadwal,” ujar Trisasongko.

Trisasongko menyebutkan beberapa bendungan bahkan diprediksi akan selesai lebih cepat. Seperti Bendungan Raknamo di NTT yang pembangunannya dicanangkan tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo, ditargetkan selesai tahun ini atau lebih cepat 1,5 tahun dari target semula. Dua bendungan lain yang akan selesai tahun ini adalah Bendungan Tanju di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Marangkayu di Kalimantan Timur. 

Tahun ini, pembangunan sembilan bendungan akan masuk lelang, yakni Bendungan Rukoh di Aceh, Way Apu di Maluku, Baliem di Papua, Lausimeme di Sumatera Utara, Sidan di Bali, Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Komering II di Sumatera Selatan, Bener di Jawa Tengah, dan Temef di NTT. Sebelum dilelang, harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Keamanan Bendungan yang saat ini tengah diproses. 


Adapun pembiayaannya, Kementerian PUPR akan menggunakan dana yang berasal dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Dana yang akan digulirkan LMAN untuk pengadaan lahan mencapai Rp 2,37 triliun yang akan dialokasikan untuk 24 bendungan.
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar